JK: Orang Melanggar UU Lebih Tak Boleh Masuk Pemerintahan, Diperbandingkan Orang Toxic

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto tak mengajak orang toxic masuk kabinet. Menanggapi hal itu, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengaku tak paham berkaitan orang toxic.

\\\”Pertama saya tak paham soal toxic,\\\” kata JK dikutip Rabu (8/5/2024).

JK mengaku hanya mengenal bahwa orang yang tak melakukan Undang-undang Dasar atau pelanggar UU lah yang tak boleh ada dalam pemerintahan.

Yang saya pahami siapa saja yang tak melakukan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tak boleh, lebih keras malahan itu,\\\” kata JK.

Menurut JK, orang yang melanggar dan tak melakukan Undang-undang tak boleh dalam pemerintahan dibanding dengan orang toxic.

\\\”Siapa yang melanggar, tak slot spaceman menjalankannya untuk kepentingan rakyat, tak boleh. Itu lebih dibanding yang tak toxic, lebih tak boleh,\\\” ujarnya.

Jokowi Sependapat Pesan Luhut yang Meminta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sependapat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Menurut dia, saran Luhut terhadap Prabowo tersebut yakni hal yang benar.

\\\”Udah bener dong. Bener, bener,\\\” kata Jokowi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Ia tidak mau merespon banyak soal pernyataan Luhut tersebut. Jokowi meminta agar awak media menanyakan terhadap Luhut soal orang toxic yang dimaksud.

Jokowi Sependapat Pesan Luhut yang Meminta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sungguh-sungguh merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang dia peroleh sesudah berprofesi dalam kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi persoalan dalam pemerintahan Indonesia yakni aturan-aturan oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Aku memperbaiki banyak persoalan itu,” kata dia.

Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat menuntaskan persoalan aturan yakni melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Aku bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tak berani mengganti orang-orang yang tak sependapat dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tak akan maju. Jadi, kita patut mengganti orang-orang yang tak sependapat dengan inspirasi ini,” katanya.

Sesudah mengalami hal tersebut, dia berpesan terhadap Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi komponen dari kabinet.